jelaskan yang dimaksud dengan pemberhentian pegawai. Pemutusan hubungan kerja atau arti PHK adalah acuan untuk pengakhiran kontrak karyawan dengan perusahaan. jelaskan yang dimaksud dengan pemberhentian pegawai

nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. 6. 13 tahun 2003, Pemberhentian atau Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan. Proses ini didasari. Perencanaan tenaga kerja dilakukan dengan menyesuaikan arah rencana perusahaan. Pegawai ASN dibagi menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina. Tujuan dan Manfaat Manajemen Kinerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai 2. Menurut Ruky (2003: 144), yang dimaksud dengan rekrutmen (recruitment) adalah sebuah proses mencari dan menarik (membujuk mereka BAB 18 Pemberhentian Dan Pensiun A. M. Dengan loyalitas karyawan yang terjaga, turn over pegawai di perusahaan juga dapat ditekan. 000. Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. beban pph karyawan. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat yang berwenang harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini yang merupakan norma, standar, dan prosedur dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 19 Cuti diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan dapat didelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti. Menyampaikan Aspirasi Karyawan Kepada. Dalam dunia kerja, kita lazim mendengar istilah Pemutusan Hubungan Kerja atau yang sering disingkat dengan kata PHK. Feb 6, 2018 · Turnover atau pergantian adalah keinginan seorang karyawan untuk berpindah, berhenti atau keluar dari tempat bekerja yang dilakukan secara sukarela atau atas kemauan sendiri maupun keputusan dari organisasi. melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jelaskan apa hubungan job analisis dengan penilaian hasil kerja 7. 7. Suatu bentuk media komunikasi kelompok yang bersifat tataop muka yang sering diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah. 01. PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL. Administrasi kepegawaian negara adalah pengelolaan kepegawaian negara atau pegawai negeri yang dikaji sebagai ilmu dan seni untuk mempelajari proses penggunaan tenaga manusia, mulai penerimaan hingga pemberhentiannya. Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Tertentu Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan Pegawai Negeri. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden. KRTHA BHAYANGKARA | Volume 16 Number 2, December 2022 Muhammad Sabir Rahman, Muhammad Luthfi N. W. Terkadang jender pria wanita serta. g. B. Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Sementara PNS yang diberhentikan dengan hormat. Berdasarkan penelusuran kami, mutasi adalah penempatan kerja karyawan, ketentuannya tertuang dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang sekarang berlaku, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan; Mengingat : 1. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja,. Hakim adalah hakim pada pengadilan negeri dan hakim. 13. Untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, dibutuhkan pegawai negeri. Pegawai adala orang bekerja dengan menjual jasa seperti tenaga dan pikiran yang berhak memperoleh gaji sesuai perjanjian. Pelanggaran PNS, baik ucapan, tulisan. dari 3. JAKARTA - Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, terdapat mekanisme pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penanganannya. Kemudian yang menjadi dasar aturan dalam pemberhentian dan pensiun pegawai diantara lain : 1. Referensi Hukumonline Pro. Pemberhentian yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai PNS merupakan pengertian dari. Gaji merupakan pembayaran kepada tenaga kerja atau karyawan yang didasarkan pada rentang. 1 Latar Belakang Masalah pemberhentian merupakan yang paling sensitive di dalam dunia ketenagakerjaan dan perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, termasuk oleh manajer sumber daya manusia,. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. D. Contohnya : Pegawai Daerah. K 223 1988071005 tanggal 30 April 2019, dan keputusan Bupati Barru tersebut konkret,(3) Terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang kemudian ditemukan kembali dan ternyata masih hidup, diadakan penelitian personel untuk diproses lebih lanjut dalam upaya rehabilitasi atau diberhentikan tidak dengan hormat. Manajemen personalia memegang kendali dalam perekrutan karyawan yang nantinya akan bekerja di sebuah perusahaan. Demosi lebih disukai karyawan / pegawai dibandingkan pemecatan atau pemberhentian phk (putus hubungan kerja). Dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK). Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan. Soal esai Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar! 1. Pengisian jabatan dengan pengangkatan (appointment); 3. Pegawai merupakan tenaga kerja manusia yang sehat secara jasmani dan rohani (mental dan pikiran) yang selalu dibutuhkan dan menjadi salah satu aset utama. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. 12. 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat 2. Pengertian Promosi. Pengertian Pemberhentian Pegawai. Manajemen Kepegawaian ialah suatu seni dan juga ilmu perencanaan, pelaksanaan, serta pengontrolan tenaga kerja untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan cara memberi kepuasan pada diri pekerja. Pensiun. kas di bank. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Proses Pemberhentian Pegawai Pemberhentian karyawan hendaknya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan masalah. Pemberhentian Kepala Desa. Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. ketentuan mengenai wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pemberhentian atas permintaan sendiri adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan setelah mempertimbangkan dan menyetujui permohonan. Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: a. Definisi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai. E Hariandja, menyatakan bahwa “penempatan merupakan proses penugasan kembali pegawai pada tugas/ jabatan baru atau jabatan yang berbeda”. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: “Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Pejabat yang Berwenang yang. biaya tenaga kerja. a. Dalam hal ini penawaran internal atas pegawai yang bisa dipromosikan akan terbangun sehingga perusahaan dapat dengan mudah mencari pengganti untuk kekosongan pegawai yang disebabkan oleh masa pensiun, karyawan resign, atau lainnya. 000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250. Kemudian PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan. Dasar hukum UU 34 tahun 2004 tentang TNI adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar. Rancangan yang merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu mengatur berbagai norma baru baik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan. Mahasiswa mengetahui dan memahami langkah – langkah mengadakan seleksi 4. Sementara itu dampak bagi perusahaan akibat adanya pemutusan hubungan kerja, terdiri dari dampak positif fan negatif. Pegawai yang ditugaskan di kantor pemerintahan daerah setingkat Provinsi, Kota, Kabupaten ataupun Desa. Memungkinkan individu untuk melakukan pengembangan kemampuan, peningkatan kepuasan kerja dan juga pencapaian potensi pribadi yang. CC BY-NC-SA 4. Tidak boleh melanggar disiplin dasar sebagaimana tertera pada Peraturan Disiplin Pegawai. 10. Yang bertanggungjawab terhadap pembinaan dan penegakan disiplin PNS adalah Atasan Langsung dari masing-masing pegawai. 2. 3) Keinginan Karyawan Pemberhentian atas keinginan pegawai sendiri adalah dengan cara mengajukan permohonan untuk berhenti dari perusahaan tersebut yang disertai dengan alasan-alasan dan kapan rencananya karyawan tersebut akan mulai berhenti bekerja, seperti bulan depan, supaya perusahaan dapat menyiapkan penggantinya,. Dalam menjalankan tugasnya, ASN disebut juga sebagai instansi pemerintah yang bekerja di instansi pusat dan. Pensiun menjadi fase akhir akhir dalam perjalanan karir pegawai. 3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gratis 10 Modul Materi Pelatihan Manajemen SDM x 7 Buku Pengembangan Diri yang Dahsyat. pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Menjawab pertanyaan Anda yang ke dua, terkait siapa yang harus bertanggung jawab atas upah karyawan jika perjanjian antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa berakhir, dapat kita ketahui dengan memahami Prinsip Pengalihan Tindakan Perlindungan Bagi Pekerja atau Transfer of Undertaking Protection. Melakukan peningkatan motivasi dan komitmen karyawan. A. Gubernur. 6. 1. 100/MEN/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 (PP 35/2021) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,. Liputan6. Demosi merupakan kebalikan dari promosi. 3. PHK karena keinginan perusahaan. Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Hal yang pertama adalah karena sukarela. KELAS XII SMK. Jelaskan apa yang dimaksud dengan rekrutmen 6. Mahasiswa mengetahui dan memahami apa saja factor yang mempengaruhi seleksi. D. Jakarta - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini tak bisa bekerja seenaknya. Hampir sama dengan PNS yang bertugas di pusat, PNS daerah juga berperan mengambil bagian dalam kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat. Pegawai Negeri. Manajemen kepegawaian diawali dengan pembentukan Kantor Urusan Kepegawaian (KUP) pada tanggal 30 Mei 1948 (PP Nomor 11 Tahun 1948), dengan tugas pokok mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepegawaian, seperti: kedudukan, gaji pegawai. Pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja, baik untuk sementara maupun untuk selamanya yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan. 4. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PREDISEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Staffing adalah salah satu fungsi manajemen yang melakukan penarikan, penyeleksian, pengembangan dan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jelaskan apa yang dimaksud dengan rekrutmen 6. Mengatur Keanggotaan. [1] Pelanggaran Peraturan Disiplin PNS. Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 17 b. Lebih lanjut, kata beliau, mengenai tata cara pemberhentian perangkat desa secara sementara, kemudian pengangkatan perangkat desa apabila terjadi kekosongan jabatan, dan juga perangkat desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berbeda dengan UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dengan jelasAlasan-alasan Pemberhentian Kerja. Widjaja. Tingkat turnover diukur berdasarkan jumlah tenaga kerja yang berhenti bekerja dalam periode waktu tertentu. Pegawai Negeri Sipil Polri yang selanjutnya disebut PNS Polri adalah PNS yang ditempatkan di lingkungan. Perlu diketahui juga, yang dimaksud dengan pengusaha yang memiliki kewajiban untuk memberikan pesangon kepada karyawan/buruh apabila terjadi pemutusan kerja sebagaimana yang termuat dalam UU No. Dilansir dari laman Wikipedia, employee turnover adalah suatu kegiatan mengganti karyawan lama dengan yang baru pada suatu perusahaan. Pemberhentian PNS yang melakukan tindak pidana korupsi Ketentuan-ketentuan yang mengatur Pemberhentian PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang disebabkan tindak pidana sebagai berikut: a. PNS yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Hasibuan. Untuk melaksanakan tugas kepemerintahan agar dapat berjalan secara efektif, terdapat. yang ditugaskan di kantor pemerintahan daerah setingkat Provinsi, Kota, Kabupaten. Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pada Peradilan Tata Usaha Negara (berdasarkan Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara); Sengketa kepegawaian yang diproses disini adalah sengketa-sengketa kepe-gawaian yang tidak. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani. PP 94 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Mencabut. Menurut Heathfield (2008), retensi karyawan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mendorong karyawan yang memenuhi syarat dan produktif untuk terus bekerja di organisasi. b. Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. 15. Skip to content. utang beban pph karyawan. 9. utang pph karyawan dan potongan lainnya 3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan : e. Pasal 30: Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;. b. Referensi. a. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya tenaga kerja adalah untuk pembayaran yang dinamakan “upah”. Lakukan sekarang juga, rasakan manfaatnya, dan selamat menikmati hari tua Anda! #2 Pemberhentian (Layoff)Dalam sistem perusahaan bebas, cukup banyak kejadian di mana seorang karyawan yang memenuhi syarat akan dibebaskan dari pengkaryaan (diberhentikan) karena organisasi itu tidak lagi memerlukan jasanya. [email protected] Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. 10. yang berlaku dan diterapkan terhadap jabatan dan wewenang pemerintahan, sedangkan norma perilaku merupakan kaidah-kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pemangku jabatan dan para pegawai. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap akhir bulan dan digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tunjangan Kinerja. Sedangkan yang dimaksud dengan “Pejabat Pembina Kepegawaian” adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 360. Pengaturan, Ragam, dan Jenis Pensiun Bagi PNS. Tingkat retensi sering dinyatakan sebagai persentase. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di. Ada banyak penyebab yang. Ada 15 alasan PHK karyawan yang diperbolehkan oleh UU, yaitu ketika perusahaan melakukan hal-hal berikut ini. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. PNS daerah juga berperan. PT A dapat memutuskan perjanjian sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata, apabila PT A berdasarkan bukti yang cukup, berkeyakinan bahwa PT B. Expert Help. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pengertian Staffing. Pertimbangan apa dalam kita menentukan metode analisa jabatan jelaskan 4. Jul 21, 2023 · Tujuan administrasi kepegawaian yaitu: Memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai serta pemenuhan/rekrutmen sesuai dengan tingkat kebutuhan dan yang tersedia. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan. Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat (1) UU Cipta Kerja No. (2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan,. Sehingga untuk meningkatkan efisiensi kerja maka pegawai perlu diberikan. menjelaskan materi yang meliputi (1) konsep dan sistem kepegawaian, dan (2) faktor-faktor yang akan diperbandingkan dalam sistem kepegawaian. pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Fungsi ini terdiri dari tiga aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. 1. Definisi pelanggaran disiplin disebut dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan. 1. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen pegawai. Kepada pegawai yang bersangkutan diberikan pesangon, uang jasa dan uang ganti rugi yang. Keinginan perusahaan. PHK bisa terjadi karena pemberhentian dari.